undang undang kb. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang. undang undang kb

08/Menkes/502/2020 NOMOR 119/4536/SJ TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063); 3. Mengingat : 1. Ruang lingkup pengaturan. Bea Siswa Keluarga Akseptor KB terancam DO dan Berprestasi ke Perguruan Tinggi. T. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 1 Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2. U. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; j. 1992, LL SETNEG : 18 HLM. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020. dengan pengelola KB di tingkat kabupaten dan provinsi. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan dapat diunduh secara gratis di. Melalui Undang‐Undang ini memberikan landasan hukum tentang kepastian perlindungan terhadap hak Salah satu fokus Keputusan Bersama (KB) telah diberikan Pedoman Implementasi, guna lebih memperjelasan sebagai pedoman. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk 3. RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) telah resmi menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang No. 01. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ABSTRAK: CATATAN: UNDANG - UNDANG : 1. Undang – Undang No 52 Tahun 2009 tentang Badan Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Berencana Nasional yang dipercaya untuk membangun tugas kepemerintahan. Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. 16 Tahun 2001), akan mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap semua yayasan di Indonesia termasuk bagi penyelenggara pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Efek samping KB ini biasanya terjadi selama beberapa bulan setelah pemasangan susuk KB. Undang-Undang. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang, -Undang Nomor 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang, 7 TAHUN 2021. (2) Pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja ditetapkan dengan Keputusan kepala. b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang. Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman. Persyaratan metode kontrasepsi Secara umum, persyaratan metode kontrasepsi menurut Affandi dkk (2014) sebagai berikut: a. – Pasien diarahkan ke Poli KIA – KB. Peraturan Perundang-undangan. Graha Mandiri Lt. – Melakukan Anamnesa kepada pasien. Undang-Undang No. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari masyarakat lewat peningkatan usia perkawinan, pengontrolan kelahiran, pengawasan ketahanan keluarga, dan perbaikan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik. 18 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020 Diperbarui Kamis, 8 April 2021 UU No 36 2009 - […]ABSTRAK: a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini. 550/4/1991 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tatacara. 52, LN. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237); 3. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8 Ibid, Pasal 3 ayat (1) 9 Ibid, Pasal 4 ayat (1) 10 Ibid, Pasal 4 ayat (2)Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 2. Pengendalian penduduk menurut undang-undang 52 tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki. 5. Mengingat : 1. Dasar Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan KB adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di. Semoga Panduan dapat dipergunakan sebagai acuan seluruh pihak. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang. Undang-undang (UU) tentang Kearsipan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; h. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32Program Keluarga Berencana (KB). Di bawah ini merupakan penjabaran faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan kesehatan dalam pembentukan RUU Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Jakarta, 21 September 2023 Kesehatan reproduksi merupakan masalah kesehatan yang penting untuk mendapatkan perhatian terutama di kalangan remaja. Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi. Menurut E. Bahkan, tidak jarang orangtua salah kaprah dalam memahaminya. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan. Menurut Manuba (1998) Peserta KB aktif terbagi menjadi dua yakni Peserta KB dengan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) dengan jenis Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), MOP/MPW, implant dan yang kedua yakni peserta KB Non Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih yang jenisnya suntik, pil. Contohnya, ujar dia, program dua anak cukup. di Lihat 816 kali . Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan Pendataan Keluarga (PK) selalu disusun sebaik mungkin dan mengacu pada undang-undang negara terkait. 2022, Per BKKBN Nomor 13 Tahun 2022. pdf. . Pesan Bagi Masyarakat terkait Pelayanan Keluarga Berencana Pada Situasi Pandemi Covid-19 1. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu dari enam urusan salah concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasaradalah urusan kesehatan. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Unduh : 3. Visi dari BKKBN sendiri adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga. Dasar hukum Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan. Nunung Suryani, M. Child Free ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Saw, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Saw bahwa menikah bertujuan salah satunya untuk mendapat keturunan yang Shalih Shaliha untuk mendapatkanya generasi penerus umat. 33 halSebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dia mengatakan tugas bidan dapat dilaksanakan secara bersama-sama maupun individu secara tanggung jawab dan akuntabel. Sekarang, pelayanan KB lebih banyak didukung oleh sektor swasta ketimbang pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009. bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. 23/06/2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2009/ No. Action. 43, LN. Kampung KB di RW 5 meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keluarga balita, pelayanan KB, dan masih banyak lagi. Melaksanakan pendataan keluarga; Bagikan : Tambahkan Komentar Ke Twitter. Hak kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia yang seharusnya diperoleh masyarakat khususnya akseptor Keluarga Berencana (KB) melalui pelayanan KB berkualitas yang menjadi program pemerintah. Belum ada data…. 1. dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. (Pasal 11 ayat (1) dan (5) UU Tenaga Kesehatan). 319, TLN No. Uraian di atas menunjukan bahwa kader KB, yang digolongkan oleh PP 87/2014 sebagai tenaga lain yang terlatih, memiliki wewenang untuk memberikan. 5614, LL SETNEG : 41 HLM. 71 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 29 Oktober 2020 Diperbarui Senin, 2 November 2020 KMK No. Per tahun 1997, lebih dari 40 persen pelayanan KB dilakukan oleh pelayanan swasta. 2 Pontensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2. Veteran. 3. Si. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); MEMUTUSKAN: Keputusan Menteri Pertanian No. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera), adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tipe Dokumen. K. 2. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita,. 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. E. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. bahwa . keluarga. nomor kb/2/v1/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan 340. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 298, Tambahan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan adanya alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja APBN dan 10% dari belanja APBD. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran. 140/M/2/2020 Tahun 2020 Keputusan Menteri Pertanian Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian Klik Nomor 39 Tahun 2019 Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia Klik Nomor 44 Tahun. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; dan k. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Mengingat : 1. Bedasarkan Undang-Undang No. kajian tentang program Kampung KB banyak dianalisis dari berbagai perspektif. 2. 4. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. PKB dan BBNKB merupakan salah satu dari pajak Pemerintah Provinsi. Perbaikan kesehatan tubuh atau badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam waktu yang pendek. Menyimak penegasan pada pasal 12 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , bahwa urusan pengendalian penduduk dan KB adalah merupakan urusan konkuren. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Paradigma baruUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ( Totopandoyo, 1981: 25-26). Penyuluh Keluarga Berencana. Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Aturan mengenai tindak pidana penipuan dapat ditemukan dalam Pasal 378 KUHP. Undang-Undang 2015. Undang-Undang 2014. (KB). Sayangnya, tidak semua orangtua memahami perbedaan istilah-istilah tersebut. BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan. Beberapa alat KB bekerja dengan memengaruhi hormon-hormon di dalam tubuh, sedangkan yang lainnya akan menghalangi masuknya. ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. • Tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Menyimak penegasan pada pasal 12 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , bahwa urusan pengendalian penduduk dan KB adalah merupakan urusan konkuren. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. November 2020. . BN = Berita Negara. Konsep Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami. Sayangnya, tidak semua orangtua memahami perbedaan istilah-istilah tersebut. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan: Unduh : 2. d. 2014. Di antara orang miskin. SKB 3 Menteri Mendikbud, Mendagri dan Menag bernomor 02/KB/2O21, 025-199 TAHUN 2021 dan 219 tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dalam Undang-Undang Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) terbaru, tenaga kebidanan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan. KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. **) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. 154 Tahun 2021, No. T. Pengertian KB (keluarga berencana) menurut UU No. 22. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari masyarakat lewat peningkatan usia perkawinan, pengontrolan kelahiran, pengawasan ketahanan keluarga, dan perbaikan kesejahteraan keluarga kecil. Undang-Undang Nomor Tahun 20029 4 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik. id : 20 hlm. Pradiptha DAGF. Manfaat dari keluarga berencana adalah untuk menjaga kesehatan ibu serta anaknya, mencegah sebuah kehamilan yang tidak direncanakan, dan menghasilkan keluarga yang berkualitas. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan. Undang-Undang Yayasan (UU No. PKB menjadi ujung.